Kutai Timur, 18 Februari 2025 — Kontroversi merebak setelah sebuah video yang menampilkan aksi “joget-joget” disertai pembagian uang di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) viral di media sosial. Aksi tersebut diduga melibatkan seorang kontraktor yang membagikan uang kepada para peserta.
Aksi tersebut menjadi sorotan setelah dikecam oleh sejumlah pihak, termasuk Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutim. Dalam aksi protes yang dilakukan pada Selasa, 18 Februari 2025, mereka menuntut agar Pemkab Kutim segera melakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut, termasuk dugaan keterlibatan kontraktor dalam peristiwa tersebut.
“Mendesak BKPSDM Kutim dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kejadian di Dinas PUPR Kutim, termasuk keterlibatan kontraktor dalam aksi sawer ini,” demikian tuntutan yang mereka sampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abdi, memberikan klarifikasi yang berbeda. Dalam penjelasannya pada Sabtu, 15 Februari 2025, Joni menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut adalah staf internal Dinas PUPR. Ia menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi setelah para staf menyelesaikan lembur panjang selama beberapa minggu. “Semua staf, itu tidak ada kontraktor. Setelah lembur hingga tengah malam, mereka melakukan kegiatan untuk menghilangkan kepenatan dengan bernyanyi dan joget. Itu hanya cara mereka untuk merayakan berakhirnya lembur,” jelasnya.
Kendati demikian, video yang beredar di media sosial menunjukkan suasana yang tidak terkontrol dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait etika serta profesionalisme pegawai pemerintah, terlebih di ruang lingkup kantor pemerintahan.
Pihak GMNI dan BEM STIPER Kutim berpendapat bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar masalah kelakuan ringan, melainkan terkait dengan integritas lembaga pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Mereka mendesak agar pihak berwenang melakukan klarifikasi lebih lanjut mengenai asal-usul uang yang dibagikan dan memastikan tidak ada pelanggaran etik yang terjadi.
Kasus ini memicu perdebatan mengenai pentingnya pengawasan dalam instansi pemerintah dan memastikan bahwa budaya kerja yang sehat tetap dijaga di tengah tekanan pekerjaan yang ada. Dugaan keterlibatan kontraktor juga menambah kompleksitas permasalahan ini, yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Penulis : Indonesia Terkini
Editor : Indonesia Terkini
Sumber Berita : Indonesia Terkini
