Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil Magelang Pasca Penahanan Hasto

- Jurnalis

Jumat, 21 Februari 2025 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil Magelang Pasca Penahanan Hasto

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil Magelang Pasca Penahanan Hasto

Jakarta, INterkin — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi dalam retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Instruksi ini diberikan setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).

Instruksi tertulis tersebut tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa:

“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diinstruksikan untuk menunda perjalanan menuju Magelang dalam rangka mengikuti retreat yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasto Kristiyanto yang juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan, resmi ditahan oleh KPK. Saat penahanan, Hasto tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol dan sempat diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK.

Baca Juga :  Ducati Bantah Valentino Rossi Jadi Pemicu Perseteruan Marquez dan Bagnaia di MotoGP 2025

“Jika sudah dalam perjalanan menuju Magelang, harap berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambah instruksi tersebut.

Kendali Partai Dipegang Langsung oleh Megawati

Setelah penahanan Hasto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, yang menegaskan bahwa saat ini kendali penuh atas partai berada langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando langsung dikendalikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam. Komar menambahkan, semua unsur partai harus menunggu komando langsung dari Megawati, termasuk sikap fraksi partai di DPR.

Baca Juga :  Jadwal Kegiatan Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika Ilham Usai Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

Penahanan Hasto Dinilai Bernuansa Politis

Sementara itu, Tim Hukum dan Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menilai penahanan Hasto sebagai bagian dari strategi politik yang bertujuan menyerang partainya. “Ini adalah penahanan politik dan babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.

Menurutnya, penahanan Hasto semakin menguatkan dugaan bahwa ada upaya untuk mengganggu partai menjelang Kongres PDIP yang rencananya akan digelar tahun ini. “Peran seorang Sekjen sangat vital dalam organisasi partai politik. Penahanan ini adalah bagian dari operasi politik untuk mengacaukan partai,” tambahnya.

Penulis : INterkinI

Sumber Berita : CNN Indonesia

Berita Terkait

Majelis Hakim Tanyakan Data 801 Pemilih yang Berisiko Kehilangan Hak Pilih di Pilkada Tana Toraja
Toyota bZ3X Laris Manis di China, Pemesanan Tembus 10 Ribu Unit Per Jam dengan Harga Mulai Rp 246 Juta
Peserta Buka Puasa Bersama IKA Unhas dan Himpuni di Kediaman Mentan Amran Capai Lebih dari 1000 Orang
Aksi Teror Geng Motor di Makassar, Kapolda Sulsel Turun Tangan dengan Patroli Besar-Besaran
Harta Kekayaan Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Diundang Presiden Prabowo ke Istana
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Rencanakan Pembekuan Jabatan Ketua RT/RW untuk Pemilihan yang Adil dan Netral
Polres Jeneponto Gencarkan Penertiban Balap Liar, 33 Sepeda Motor Diamankan
Amran Sulaiman Geram Soal MinyaKita yang Terbukti Tidak Sesuai Kemasan, Ancaman Sanksi untuk Produsen dan Pedagang Curang
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 00:16 WIB

Toyota bZ3X Laris Manis di China, Pemesanan Tembus 10 Ribu Unit Per Jam dengan Harga Mulai Rp 246 Juta

Selasa, 11 Maret 2025 - 18:11 WIB

Peserta Buka Puasa Bersama IKA Unhas dan Himpuni di Kediaman Mentan Amran Capai Lebih dari 1000 Orang

Selasa, 11 Maret 2025 - 18:00 WIB

Aksi Teror Geng Motor di Makassar, Kapolda Sulsel Turun Tangan dengan Patroli Besar-Besaran

Selasa, 11 Maret 2025 - 00:14 WIB

Harta Kekayaan Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Diundang Presiden Prabowo ke Istana

Sabtu, 8 Maret 2025 - 13:20 WIB

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Rencanakan Pembekuan Jabatan Ketua RT/RW untuk Pemilihan yang Adil dan Netral

Berita Terbaru